Era Blockchain akan dimulai di awal tahun 2018. Ini akan merubah cara transaksi dan pelaporan. Demikian dalam cara bayar pajak online pada era blockchain juga dapat berubah. Lantas, Seperti apa perpajakan di dunia blockchain?
Teknologi Blockchain Dapat Merubah Cara Bayar Pajak Online
Blockchain. Ini adalah kata buzz yang masih jarang terdengar umum di Indonesia. Mungkin ini akan menakutkan bagi beberapa orang. Butuh waktu bertahun-tahun bagi kebanyakan kita untuk mulai benar-benar mengerti tentang bitcoin. Sekarang, cobalah untuk memproses bahwa bitcoin hanyalah aplikasi skala besar pertama dari platform blockchain. Kedengarannya sangat menakutkan, bukan?
Tapi itu sama mengerikannya dengan kedengarannya. Bagi yang tidak tahu, teknologi blockchain pada dasarnya adalah sebuah buku besar transaksi digital yang secara teoritis tidak mungkin dimanipulasi. Anggap saja itu sebagai satu repositori pusat (seperti saluran Slack) di mana setiap tahap transaksi dilacak dan tidak dapat diedit.
Sejauh ini, sudah disebut-sebut sebagai game changer potensial untuk transaksi finansial dan transaksi real estat. Tapi ketika kita memikirkannya dari perspektif pajak, pasti ada kasus yang harus dilakukan untuk blockchain sebagai pendobrak digital utama di lanskap perpajakan global. Dengan demikian, akan ada perubahan dalam cara bayar pajak online.
Pembayar pajak perusahaan, administrasi pajak pemerintah, dan organisasi penasihat pajak dapat disapu bersih dalam revolusi ini. Tapi pada tahap saat ini, apa artinya bagi bisnis di Indonesia? ini masih pantas untuk di diskusikan.
Blockchain adalah tentang keterbukaan: buku besar terbuka dan meningkatkan kepercayaan. Jadi, apa pun aplikasinya, permainan akhirnya adalah tentang efisiensi. Wajib pajak melihat hal positif di dalamnya, karena mereka melihat bahwa ini dapat mengurangi biaya, laporan gaji, dan efisiensi yang lebih besar. Otoritas pajak melihatnya harus membayar lebih sedikit auditor dan mendapatkan lebih banyak likuiditas, karena mereka menarik pajak lebih cepat. Pekerjaan yang harus mereka lakukan dan penyedia layanan melihat kesempatan untuk melayani dan membantu serta memvalidasi bahwa blockchain dapat bekerja sebagaimana mestinya.
Kedengarannya cukup mudah. Jadi, aplikasi seperti apa yang tidak dimiliki blockchain dan bagaimana cara merubah cara bayar pajak online menjadi lebih cepat, efisien dan mudah?
Cara Bayar Pajak Online di Era Blockchain
Fokus pada blockchain bersifat global, dan sebagian besar penggunaannya ada di negara-negara di luar A.S., di mana pajak pertambahan nilai (PPN) sedang menjadi topik. Pajak pertambahan nilai adalah pajak berbasis konsumsi yang diterapkan pada setiap titik dalam produksi dan penjualan barang bila nilai ditambahkan.
Jadi jika Anda membuat mobil, setiap langkah rantai pasokan dikenai pajak bila nilai ditambahkan, seperti saat perusahaan baja menjual bahan untuk bingkai, karet dijual untuk menghasilkan ban, dan lain-lain. Beban pada masing-masing kaki rantai digunakan untuk mengimbangi pajak.
Itu bisa menjadi tugas yang sulit, dan karena itulah blockchain bisa menjadi game changer bagi negara-negara dengan PPN karena teknologinya akan mengotomatisasi sebagian besar pemrosesan manual yang terkait dengan proses itu. Tentu saja, Indonesia bukan salah satu dari negara-negara tersebut, namun praktisi masih menganggap blockchain bisa berdampak luar biasa di sini.
Aplikasi PPN dasar yang sama pada akhirnya dapat diterapkan pada pengumpulan pajak gaji, pajak kerja, pajak berbasis transaksi dari sistem pelaporan sendiri. Kantor pajak bisa memiliki akses langsung ke transaksi dan langsung mendapat bayaran.
Hal ini melukiskan gambaran dunia digital di mana bagian terbesar dari karya tersebut adalah otomatisasi. Ini memastikan kepatuhan hampir 100 persen di setiap tingkat perpajakan. Dan hal ini juga mulai membuka kemungkinan bahwa, sementara sebagian besar perhatian utama pada blockchain telah difokuskan pada potensi dampaknya terhadap sektor jasa keuangan sejauh ini, implikasinya terhadap perpajakan bisa sama signifikannya. Dengan demikian, cara bayar pajak online dapat berubah lebih otomatis dan ini akan memberikan efisiensi yang besar bagi seluruh pihak.
Blockchain Memberikan Efisiensi Dalam Audit Perpajakan
Para praktisi dunia melihat bahwa ada banyak diskusi tentang potensi penggunaan blockchain. Meskipun perpajakan tidak selalu berada di ujung depan diskusi tersebut, potensinya cukup jelas. Blockchain memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan mendasar dalam bagaimana kita membayar pajak, karena ini menciptakan lingkunan dimana setiap transaksi tunggal dilacak dalam catatan yang tidak berubah, yang membuat risiko pendeteksian audit menjadi semakin meningkat.
Poin ini belum hilang pada otoritas pajak pemerintah, yang banyak di antaranya secara aktif bereksperimen dengan solusi berbasis blokir untuk audit dan pengajuan pajak. Negara Luxembourg telah menjadi salah satu yang paling progresif di bidang ini, melakukan investasi besar-besaran di perusahaan teknologi bernama LuxTrust, yang baru saja menciptakan platform identitas blockchain yang akan digunakan di seluruh negeri dalam segala hal mulai dari pengarsipan pajak hingga penegakan peraturan. China juga dilaporkan berencana menggabungkan blockchain ke dalam proses pengumpulan pajaknya dalam lima tahun ke depan.
Karena semakin banyak instansi pemerintah yang mengikutinya, siapa pun yang melakukan bisnis di wilayah tersebut perlu mengimbanginya, memastikan mereka memiliki kemampuan teknologi dan pengalaman praktis yang diperlukan untuk mendukung jenis pelaporan ini.
Meskipun ada batasan tertentu untuk diadopsi sepanjang jalan – apakah itu muncul dalam bentuk masalah privasi baru atau penolakan lama terhadap perubahan – momentum yang sudah ada di balik aplikasi pemberat untuk pajak semakin sulit untuk diabaikan. Untuk bisnis pada tingkat manapun yang melihat untuk masa depan kepatuhan pajak, ini ide yang baik untuk mulai menyesuaikan diri dengan ide blockchain.
Apa yang perlu dipersiapkan ?
Untuk seluruh elemen, blockchain adalah kepanjangan dari transformasi digital, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan transformasi infrastruktur IT agar dapat mendukung proses ini. Infrastruktur IT yang dapat mendukung lingkungan DevOps sangat dibutuhkan. Dan pemerintah harus menyediakan sistem blockchain, baik pada otoritas perbankan, jasa keuangan dan perpajakan.
Cara bayar pajak online saat ini masih terbatas. Dengan implementasi DevOps yang sudah di dukung dengan infrastruktur IT yang solid, maka ini dapat dikembangkan dengan cepat. Tanpa itu, implementasi untuk teknologi blockchain dapat terhambat ditengah jalan. Dan ini akan menjadi pemborosan waktu, tenaga dan biaya.
Dengan adanya sebuah ‘jantung’ untuk transaksi keuangan dengan teknologi blockchain, maka seluruh pihak dapat berintegrasi. Pajak akan cepat dapat ditarik dan kesalahan akan semakin berkurang, dengan demikian target pajak per tahun dapat lebih terukur. Khusus untuk pengukuran, pemerintah dapat menerapkan sistem ‘machine learning’ pada teknologi blockchain tersebut.
Transaksi keuangan akan menjadi semakin digital, demikian layanan perbankan. Kedepannya, layanan perbankan digital akan lebih mudah terintegrasi dengan perpajakan dengan sistem blockchain ini.
Semoga tulisan ini dapat dibaca oleh pihak yang berkepentingan agar perpajakan di Indonesia dapat lebih efisien dan terukur.
